LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI


On 03.36 by LSP
Berdasarkan permohonan pendaftaran sertifikasi yang di ajukan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, maka setelah diperiksa dan di telaah dokumen persyaratan pemohon dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta sertifikasi. Maka Uji Kompetensi akan dilaksanakan diTUK Sewaktu LSP P2O LIPI, yakni Kampus  FIKP UMRAH Tanjung Pinang, Bintan

On 19.51 by LSP in ,

Lisensi telah diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) LIPI sebagai LSP Pihak Pertama. Sesuai dengan Peraturan BNSP Nomor : 2/BNSP/III/2014 tentang pedoman pembentukan lembaga sertifikasi profesi, asesor kompetensi merupakan salah satu perangkat kerja yang harus dimiliki oleh LSP. Asesor kompetensi merupakan seseorang yang memiliki kewenangan dalam proses uji kompetensi yang merekomendasikan peserta uji dinyatakan kompeten atau belum kompeten. Melihat peran penting asesor kompetensi, maka perlu dipersiapkan suatu mekanisme dan prosedur dalam mempersiapkan, menyeleksi melatih, mensertifikasi dan mengembangkan seorang asesor untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. Oleh karena itu atas persetujuan BNSP, LSP P2O LIPI melatih sebanyak 18 orang calon asesor kompetensi. Calon asesor kompetensi yang dilatih berasal dari P2O LIPI serta universitas yang bekerjasama dengan P2O LIPI.

Pelatihan asesor kompetensi dilaksanakan untuk menciptakan asesor kompetensi yang “qualified” dan “certified”. Pelatihan ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 26 Maret hingga 29 Maret 2018 dengan menghadirkan Master Asesor BNSP sebanyak 2 (dua) orang sebagai pelatih. Pada hari ke-5 yakni 30 Maret 2018, seluruh calon asesor kompetensi akan mengikuti sertifikasi kompetensi sebagai seorang asesor kompetensi. Pada akhir pelatihan diharapkan menghasilkan asesor kompetensi yang memiliki kompetensi di bidang uji kompetensi/penilaian dalam hal (a) merencanakan dan mengorganisasikan asesmen, (b) mengembangkan perangkat asesmen dan (c) melaksanakan asesmen. 

Dalam sambutan pembukaannya, Dr. Dirhamsyah, MA selaku Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI mengatakan bahwa penciptaan asesor kompetensi ini disinkronkan dengan rencana pembentukan tempat uji kompetensi (TUK) di beberapa wilayah di Indonesia sehingga dengan tersedianya asesor kompetensi yang dekat dengan TUK akan menekan biaya sertifikasi kompetensi LSP P2O LIPI kedepannya. Lebih lanjut, Dr. Dirhamsyah, MA berharap seluruh peserta dapat direkomendasikan kompeten sebagai seorang asesor kompetensi dan selanjutnya akan menjadi perangkat kerja LSP P2O LIPI yang memiliki kemampuan metodologi  melakukan asesmen kompetensi sesuai skema sertifikasi pada LSP P2O LIPI. (3ono)

On 23.03 by LSP in

Mempersiapkan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) sejak dini merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mampu bersaing memenangkan dan memperebutkan kesempatan kerja yang terbuka di berbagai bidang pekerjaan dan profesi. Perkembangan yang sangat cepat dewasa ini, menuntut kesiapan SDM yang berkualitas yang memerlukan pula persiapan diiringi dengan infrastruktur yang lebih baik dan memadai. Salah satu aspek yang sangat penting dan strategis antara lain menyiapkan standar kompetensi kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembinaan dan penyiapan SDM yang berkualitas dan kompeten dan diakui oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dan berlaku secara nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa program pelatihan kerja harus mengacu kepada standar kompetensi kerja. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional ditegaskan kembali bahwa program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja harus mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Internasional maupun Standar Kompetensi Kerja Khusus.

Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) LIPI merupakan satuan kerja di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang memiliki tugas utama melakukan penelitian di bidang oseanografi. P2O LIPI dituntut berkontribusi untuk mencerdaskan dan memajukan bangsa melalui tugas-tugas utamanya sebagai lembaga ilmu pengetahuan. Guna mencapai hasil penelitian yang berkualitas maka perlu didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi kerja di bidang penelitian kelautan. Kompetensi sumberdaya manusia tersebut tentunya harus dapat diakui dan diterima oleh para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2017, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI telah mengembangkan dan menggunakan Standar Kompetensi Kerja Khusus untuk memenuhi tujuan internal organisasi sendiri dan organisasi lain yang memiliki ikatan kerjasama dengan P2O LIPI. SKK Khusus tersebut adalah untuk kategori jasa professional ilmiah dan teknis, golongan pokok penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pada jabatan kerja yang meliputi penilai kondisi terumbu karang, penilai kondisi biodiversitas ikan terumbu karang, penilai kondisi megabentos, penilai kondisi padang lamun dan penilai kondisi komunitas mangrove. Standar Kompetensi Kerja Khusus tersebut telah digunakan sebagai acuan dalam program pelatihan oleh bidang training Program COREMAP CTI LIPI dan sertifikasi kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P2O LIPI. 

Dalam rangka memenuhi relevansi dengan kebutuhan dunia usaha/industri/lapangan kerja, dan dapat diterima oleh pemangku kepentingan, serta memiliki fleksibilitas baik dalam penerapan maupun untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (seperti industri/perusahaan, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi, praktisi, serta ahli) maka SKK Khusus yang telah ada didorong menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 

Berlatar belakang tersebut maka pada tanggal 13-15 Februari 2018 bertempat di Hotel Novotel Bandung telah diadakan workshop perumusan SKKNI untuk jabatan kerja penilai kondisi terumbu karang dan ekosistem terkait. Workshop ini diikuti oleh sebanyak 25 orang peserta yang berasal dari internal LIPI, perwakilan universitas, perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan praktisi kelautan.

Workshop kali ini menjadi kegiatan pertama dalam rangkaian tahapan pengembangan SKKNI lainnya. Tahapan berikutnya dalam pengembangan SKKNI yang harus dilalui setelahnya adalah verifikasi rancangan SKKNI, pra kovensi, dan konvensi. Dalam sambutan penutupan kegiatan, Dr. Dirhamsyah, MA selaku Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI menggarisbawahi bahwa sebagai standar kompetensi kerja yang menjadi acuan di Indonesia maka standar yang disusun diharapkan universal dengan tetap menjunjung tinggi kaidah ilmiah dan etika penelitian karena standar kompetensi kerja ini ruang lingkupnya di bidang penelitian oseanografi khususnya untuk penilai kondisi terumbu karang dan ekosistem terkait. Dalam workshop tersebut turut hadir narasumber dari Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI yang memberikan bimbingan teknis terkait penyusunan SKKNI.